PBM No.9 dan 8 Tahun 2006

 

PERATURAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

                                                      NOMOR  :  9  TAHUN 2006

                                                      NOMOR  :  8  TAHUN 2006

 

TENTANG

 

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH          DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

 

 

Menimbang   :     a.  bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

                              b.  bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;

                              c.   bahwa     negara    menjamin     kemerdekaan     tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

d.    bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

e.    bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;

f.     bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;

g.    bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta  kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h.    bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;

i.      bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya  mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

j.      bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

 

Mengingat       : 1.  Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726); 

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3298);

3.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3886);

4.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

8.    Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9.    Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;  

10.     Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;   

11.     Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;

12.     Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

13.     Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

14.     Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

15.     Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun  2006  tentang   Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

        

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :  PERATURAN  BERSAMA  MENTERI  AGAMA DAN MENTERI DALAM  NEGERI TENTANG  PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.        Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi,  saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.        Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama    umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

3.        Rumah ibadat adalah bangunan yang  memiliki ciri-ciri   tertentu  yang   khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

4.        Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan  yang  dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat  serta bukan organisasi sayap partai politik.

5.        Pemuka Agama  adalah  tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas  keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau  dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

6.        Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 

7.        Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk  oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8.        Izin  Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin  yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

 

 

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

 

Pasal 2

 

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

 

Pasal 3

 

(1)    Pemeliharaan kerukunan  umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.

(2)    Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

 

Pasal 4

 

(1)    Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota  menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

(2)    Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

 

 

Pasal 5

 

(1)      Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.    memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;

b.    mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c.    menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

d.    membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

 (2)    Pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

 

Pasal 6

 

(1)    Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.      memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;

b.      mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c.      menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;

d.      membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;

e.      menerbitkan IMB rumah ibadat.

(2)    Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

(3)    Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

 

Pasal 7

 

(1)    Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a.      memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;

b.      menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati,  dan saling percaya di antara umat beragama; dan

c.      membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2)    Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  ayat (3) meliputi:

a.      memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan

b.      menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

 

 

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

 

Pasal 8

 

(1)    FKUB dibentuk di  provinsi dan kabupaten/kota.

(2)    Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(3)    FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. 

 

Pasal 9

 

(1)    FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

a.      melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b.      menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c.      menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

d.      melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2)    FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

a.      melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b.      menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c.      menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

d.      melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e.      memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 

 

Pasal 10

 

(1)    Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.   

(2)    Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.

(3)    Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

(4)    FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua,  1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

 

Pasal 11

 

(1)    Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan  kabupaten/kota.

(2)    Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.      membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

b.      memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3)    Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

a.             

Ketua

:

wakil gubernur;

b.             

Wakil Ketua

:

kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

c.             

Sekretaris

:

kepala badan kesatuan bangsa dan politik  provinsi;

d.             

Anggota

:

pimpinan instansi terkait.  

(4)    Dewan Penasehat FKUB  kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

a.             

Ketua

:

wakil bupati/wakil walikota;

b.             

Wakil Ketua

:

kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;

c.             

Sekretaris

:

kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;

d.             

Anggota

:

pimpinan instansi terkait.  

 

 

Pasal 12

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.  

 

 

BAB IV

 PENDIRIAN RUMAH IBADAT

 

Pasal 13

 

(1)    Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2)    Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3)    Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

 

(1)    Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2)    Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a.      daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b.      dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c.      rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

d.      rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3)    Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

 

Pasal 15

 

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d  merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

 

Pasal 16

 

(1)    Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2)    Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 17

 

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB  yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

 

 

BAB V

IZIN  SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

 

Pasal 18

 

(1)    Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:

a.      laik fungsi; dan

b.      pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2)    Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3)    Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b, meliputi:

a.      izin  tertulis pemilik bangunan;  

b.      rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;

c.      pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

d.      pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

 

Pasal 19

 

(1)    Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2)    Surat keterangan pemberian  izin  sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

 

Pasal  20

 

(1)    Penerbitan surat keterangan pemberian  izin  sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.  

(2)    Penerbitan surat keterangan pemberian  izin  sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

 

 

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Pasal 21

 

(1)    Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh  masyarakat setempat.

(2)    Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3)    Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

 

Pasal 22

 

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

 

Pasal 23

 

(1)    Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

(2)    Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

 

Pasal 24

 

(1)    Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

(2)    Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

(3)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

 

BAB VIII

BELANJA

 

Pasal 25

 

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

 

Pasal 26

 

(1)     Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah provinsi. 

(2)     Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 27

 

(1)    FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk  paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

(2)    FKUB atau forum  sejenis  yang  sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat  1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

 

Pasal 28

 

(1)    Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2)    Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk  rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

(3)    Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

 

 

Pasal 29

 

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 30

 

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 31

 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

                                    Ditetapkan di  Jakarta

                                    pada tanggal  21 Maret 2006                              

 

MENTERI AGAMA                                                       MENTERI DALAM NEGERI

 

 

 

 

MUHAMMAD M. BASYUNI                                                                   H. MOH. MA’RUF

Program Kerja FKUB

PROGRAM KERJA FKUB

 

Berdasarkan hasil rapat komisi C yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2008 pada pukul 19.00 s/d 22.00 yang dihadiri oleh 41 anggota dari 46 anggota, telah disepakati dan dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

 

Pendahuluan

          Terbukanya peluang pengamalan ajaran agama secara paripurna oleh masing-masing penganut agama sangat tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi ke Bhineka Tunggal Ika-an berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan dilandasi pengertian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan merupakan kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk menuju kepada perwujudan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan tersebut telah ditentukan dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama, antara pemuka agama dengan aparat pemerintah.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pengamatan di lapangan pada umumnya FKUB di daerah masih lebih banyak terfokus pada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat padahal tugas itu lebih bersifat insidental dibanding dengan tugas FKUB yang berlangsung secara berkesinambungan sebagaimana disinggung di atas. Untuk itulah perlu disusun program kerja FKUB sebagai pedoman dalam pengembangan kinerja FKUB di daerah yang terdiri dari: Pelaksanaan Dialog, Menampung Aspirasi, Menyalurkan Aspirasi, Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun rumusan rinci dari program kerja dimaksud, adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Dialog

  1. Meningkatkan frekwensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
  2. Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
  3. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/pemuka agama/pemimpin agama/organisasi keagamaan untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembataninya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.
  4. Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.
  5. Bersama-sama dengan masyarakat melakukan dialog tentang topik-topik tertentu yang dimiliki oleh semua agama sehingga dapat dibangun suatu wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.
  6. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
  7. Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
  8. Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
  9. Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.

10.    Mengadakan dialog dengan pimpinan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pendidikan tinggi untuk mensosialisasikan gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.

11.    Membangun komunikasi dialogis dengan LSM kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

Catatan:     dialog dalam program ini tidak sebatas wacana tetapi termasuk juga dialog budaya dan seni yang bernuansa keagamaan.

B. Menampung Aspirasi

  1. Melakukan kunjungan kepada tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.
  2. Setelah pemberlakuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dilakukan pendataan tentang perkembangan tempat-tempat ibadah yang belum mendapatkan izin membangun dan menempati bangunan yang bukan rumah ibadat, dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya.
  3. Melakukan kliping berita dari media cetak dan elektronik baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca dan komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.
  4. Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.
  5. Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
  6. Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
  7. Menampung aspirasi kelompok-kelompok agama minoritas agar mereka terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
  8. Menampung aspirasi umat beragama agar memperoleh pelayanan barang-barang konsumsi halal yang tidak tercampur dengan unsur-unsur haram.
  9. Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.

10.    Menampung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran gerakan sempalan yang mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.

C. Menyalurkan Aspirasi

  1. Mendorong Bupati/Walikota agar dapat memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.
  2. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.
  3. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu dengan berbagai perilaku oleh sebagian anggota masyarakat seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.
  4. Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan  waktunya.
  5. Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.
  6. Membantu terselenggaranya acara penelaahan kitab suci masing-masing agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing.

D. Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan

  1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPS No. 1 Tahun 1965; SKB Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55 Tahun 2007, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  2. Bekerjasama dengan Pemerintah melanjutkan sosialisasi kepada instansi pemerintahan terutama kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.

E. Pemberdayaan Masyarakat

  1. Mengidentifikasi, memetakan masalah dan potensi kerukunan beragama di daerah masing-masing.
  2. Merumuskan upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.
  3. Ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berguna untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
  4. Mendorong instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguran yang berpeluang terkena upaya saling mempertentangkan umat beragama.
  5. Ikut mendorong umat beragama untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.
  6.  Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.
  7. Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.
  8.  Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri bangsa agar mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.
  9. Mendorong umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dalam memasuki proses globalisasi.
  10. Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap empat pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  11. Mengkoordinasikan kerjasama sosial antar umat beragama dalam rangka membangun kehidupan yang rukun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian beberapa point yang telah kami rumuskan bersama.

 

*****

 

Hubungan Kerja FKUB

HUBUNGAN KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

RAKOR FKUB SE INDONESIA,

BANDUNG 6 S/D 8 AGUSTUS 2008

 

 

 

Pendahuluan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umet beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. Namun sekalipun demikian, FKUB hendaklah membangun jaringan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga-lembaga terkait seperti dengan Dewan Penasehat, Pemuka-Pemuka Agama dan Organisasi Kemasyarakat Keagamaan dan Pemerintah Daerah setempat. Berkenaan dengan itu, maka perlu dirumuskan Pedoman Hubungan Kerja antara FKUB dengan lembaga-lembaga dimaksud yaitu sebagai berikut.

A. Hubungan Kerja FKUB dan Dewan Penasehat

  1. FKUB dan Dewan Penasehat FKUB melakukan pertemuan berkala sedikitnya sekali dalam tiga bulan untuk bertukar informasi tentang langkah kebijakan yang diambil FKUB, demikian juga tentang pelaksanaan tugas Dewan Penasehat yaitu memberikan masukan kepada Kepala Daerah guna perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan FKUB dengan instansi-instansi terkait.
  2. FKUB dapat meminta bantuan Dewan Penasehat apabila mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan bulat melalui proses musyawarah mufakat.
  3. Dewan Penasehat dapat mendorong terwujudnya keterpaduan di kalangan anggota FKUB sehingga diharapkan dapat terciptanya harmonisasi di kalangan anggotanya.
  4. FKUB dapat meminta dukungan Dewan Penasehat atas kesepakatan rekomendasi yang diambil FKUB dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan permohonan pendirian rumah ibadah.
  5. Dewan Penasehat dapat menyelenggarakan pertemuan segi tiga antara Dewan Penasehat, FKUB dan Pemerintah Daerah membahas dasar kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah, izin sementara penggunaan bukan bangunan rumah ibadat sebagai tempat ibadah paling lama 2 (dua) tahun.  
  6. Dewan Penasehat FKUB dapat mengingatkan Kepala Daerah bila dalam waktu 90 hari belum memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadah.
  7. FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat dan Kepala Daerah untuk dapat menerapkan keseluruhan persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.
  8. Dewan Penasehat, diminta atau tidak diminta, dapat mengundang FKUB membahas suatru persoalan aktual di masyarakat yang dipandang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
  9. FKUB dapat mengajukan usulan permintaan alokasi anggaran APBD melalui Dewan Penasehat.     
  10. Dewan Penasehat FKUB mendorong Kepala Daerah dan DPRD menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan FKUB.
  11. FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat untuk membahas berbagai aspirasi umat beragama yang ditampung dan disalurkan oleh FKUB antara lain yang berkenaan dengan kebutuhan pelaksanaan peringatan keagamaan  bagi dua atau lebih agama yang bersamaan waktunya.

B. Hubungan FKUB dengan Majelis Agama, Pemuka Agama/LSM Kerukunan

  1. Membangun komunikasi dengan para pemuka agama dari seluruh komponen umat beragama baik yang sudah terwakili atau belum terwakili dalam FKUB. 
  2. Mendialogkan tentang topik-topik ajaran agama yang memiliki kesamaan istilah sehingga dapat dibangun semangat penghargaan terhadap semua agama yang dianut oleh masyarakat. (pending)
  3. FKUB melakukan konsultasi secara berkala dengan Pimpinan Majelis-Majelis Agama guna memperoleh masukan maupun gagasan dalam upaya peningkatan kerukunan umat bergama.
  4. FKUB mengajukan usul penggantian antar waktu terhadap anggota yang berhalangan tetap kepada pimpinan majelis agama yang bersangkutan.
  5. Melakukan koordinasi dengan pengurus LSM Kerukunan Umat Beragama guna menyerap aspirasi mereka yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
  6. FKUB mendorong LSM Kerukunan Umat Beragama secara terus menerus melakukan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui kegiatan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi berbagai ketentuan peraturan tentang kerukunan dan program pemberdayaan masyarakat.
  7. Apabila dipandang perlu dan sangat dibutuhkan, FKUB Kabupaten/Kota dapat menyarankan pembentukan FKUB Kecamatan sebagai perpanjangan tangan guna membantu melaksanakan tugas FKUB.
  8. FKUB Kecamatan tidak berwenang memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat.
  9. FKUB dapat memperluas wilayah jangkuan kegiatannya ke lapisan masyarakat terbawah, melalui kerjasama dengan seluruh pemuka masyarakat dan budayawan setempat.

10.     Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan agar mereka memiliki ketahanan mental di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.

11.     Membangun partisipasi pemuka agama-agama secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai problema ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sebagainya untuk mewujudkan kerukunan sosial.

12.     Menggerakan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai dampak bencana alam, penyakit menular untuk menciptakan semangat kebersamaan di masyarakat tanpa membedakan asal usul dan latar belakang agama, budaya, aliran politik dan suku.

13.     Mengikutsertakan partisipasi pemuka agama, majelis agama dan pemuda lintas agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

14.     Melaksanakan program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat   dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.

15.     Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan demokrasi khususnya yang berkenaan dengan penggunaan hak-hak politik secara matang.

C. Hubungan FKUB dengan Instansi Terkait

  1. FKUB dapat meminta dukungan pihak instansi keamanan apabila terjadi gangguan ketertiban kehidupan umat beragama.
  2. FKUB dapat meminta pihak terkait untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Daerah sehingga dapat tergambar dengan jelas rencana lokasi  pendirian rumah ibadat.
  3. FKUB dapat berkonsultasi kepada instansi penyelenggara pemilu/pilkada untuk dapat menjaga wibawa pemuka agama dalam keterlibatan aktivitas politik.
  4. FKUB bekerjasama dengan instansi terkait menjaga sepenuhnya agar kedudukan dan pengurus/anggota FKUB agar tidak dalam kegiatan politik praktis.   
  5. FKUB dapat mengundang para camat, kepala dinas terkait, kepala desa maupun lurah untuk membahas pelaksanaan tugas masing-masing baik dalam pendataan kependudukan umat beragama yang sahih maupun dalam tugas pemberian keterangan izin penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah sementara.
  6. FKUB dapat mengadakan pertemuan dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesadaran politik, hukum, budaya, keamanan, kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

D. FKUB dan Peraturan Gubernur.

  1. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tata kerja FKUB sepanjang tidak bertentangan dengan PBM No. 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
  2. Peraturan Gubernur mencakup: (a) keanggotaan Dewan Panasehat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (b) masa kerja satu periode kepengurusan (c) tata cara penggantian antar waktu baik karena berhalangan tetap atau sebab lainnya (d) bendera (e) bentuk stempel (f) logo dan perangkat keorganisasian lainnya.  
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengeluarkan Peraturan Kabupaten/Kota karena akan dapat membuat kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

 ****

 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FKUB

 

ANGGARAN DASAR

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

 ——————————————————————

BAB  I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi Ini bernama Forum Kerukunan Umat Beragama disingkat (FKUB).

Pasal 2

Waktu

FKUB ini didirikan pada tanggal 21 Maret 2006 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

1)      FKUB berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota di seluruh wilayah Republik Indonesia

2)      FKUB apabila dianggap perlu, dapat dibentuk di tingkat kecamatan.

 Pasal 4

Pembentukan

Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi                            oleh pemerintah daerah.

  

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

Forum Kerukunan Umat Beragama ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Sifat

1)   FKUB bersifat independen;

2)   Hubungan FKUB Provinsi dengan FKUB kab/kota bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 7

Tujuan

Organisasi ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas

1) FKUB Provinsi mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan/atau tokoh masyarakat serta memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan;

2)  FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas  menampung aspirasi, melakukan dialog, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan/atau tokoh masyarakat serta memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Bupati/Walikota sebagai bahan kebijakan;

3) FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan  minimal  3 bulan sekali guna pertukaran informasi tentang program dan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.

Pasal 9

Fungsi FKUB Provinsi

1)      FKUB memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama kepada  Gubernur;

2)      Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama;

3)      Menyalurkan aspirasi Umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah;

4)      Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan Umat beragama;

5)      Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Pasal 10

Fungsi FKUB Kabupaten/Kota

1)      FKUB memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama kepada  Bupati/Walikota;

2)      Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama;

3)      Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah;

4)      Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan Umat beragama;

5)      Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah selama 2 (dua) tahun yang diberikan oleh bupati/walikota;

6)      Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

BAB IV

KEANGGOTAAN, MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 11

Keanggotaan

1)      Keanggotaan FKUB adalah pemuka-pemuka agama setempat;

2)      Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang;

3)      Anggota FKUB Provinsi maupun Kab/Kota adalah pengurus FKUB;

4)      Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

5)      Tehnis Penghitungan

Pasal 12

Masa Bakti Keanggotaan

Masa bakti pengurus FKUB selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pemberhentian, Penggantian Keanggotaan

1) Keanggotaan FKUB berakhir karena:

a.    Berhalangan tetap/meninggal dunia;

b.    Atas permintaan sendiri;

c.    Diberhentikan atas rapat anggota;

d.    Pindah ke luar daerah.

2) Diberhentikan atas dasar keputusan rapat anggota:

a.    Mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah;

b.    Melanggar Pedoman Organisasi;

c.    Tidak menjalankan tugas organisasi selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;

d.    Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 14

Penggantian Keanggotaan

1)   Penggantian keanggotaan atas usul Majelis Agama yang anggotanya berhenti atau diberhentikan;

2)   Penggantian keanggotaan dapat dilakukan oleh anggota FKUB yang diusulkan dari pemuka-pemuka agama setempat.

                                                    BAB V

STRUKTUR  ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 15

Struktur Organisasi

Struktur organisasi FKUB Provinsi, Kab/Kota terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus merangkap anggota, serta kesekretariatan.

Pasal 16

Dewan Penasehat Provinsi

Dewan penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

1)      Ketua adalah Wakil Gubernur;

2)      Wakil Ketua adalah Kanwil Departemen Agama;

3)      Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya Provinsi;

4)      Anggota penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait.

 Pasal 17

Dewan Penasehat Kab/Kota

Dewan penasehat FKUB kab/kota sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

1)            Ketua adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota;

2)            Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Agama Kab/Kota;

3)            Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya kab/kota;

4)            Anggota adalah Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 18

Kepengurusan

Pengurus FKUB Provinsi,  Kab/Kota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 19

Kesekretariatan

1)       Sekretariat FKUB terdiri dari seorang kepala dan dibantu staf keuangan dan administrasi yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota;

2)       Tugas dan tanggung jawab sekretariat ditetapkan dan diatur oleh pengurus FKUB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 20

1)      Sumber Pembiayaan FKUB Berasal Dari APBN dan APBD;

2)      Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

 BAB VII

ASET

 Pasal 21

Aset Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diperoleh dari Pemerintah dan/atau pihak lain yang sah.

 BAB  VIII

P E N U T U P

Pasal 22

 Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

 ****

  ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

 ——————————————————————————————–

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Apabila dianggap perlu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan FKUB di tingkat kecamatan untuk kepentingan harmonisasi dan dinamisasi kerukunan umat beragama.

BAB II

SIFAT

Pasal 2

1)   FKUB bersifat independent dan tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi sosial politik manapun;

2)   Hubungan FKUB Provinsi dengan FKUB kab/kota bersifat konsultatif dan tidak hierarkis;

3)   Hubungan FKUB kab/kota dengan FKUB Kecamatan bersifat hierarkis;

4)   FKUB Provinsi dapat bertukar informasi dengan FKUB Provinsi lainnya;

5)   FKUB kab/kota dapat bertukar informasi dengan FKUB Kabupaten/Kota di wilayah Provinsinya.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

1) FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota bertugas menyusun program kegiatan dalam rangka  pertukaran informasi untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan mengadakan pertemuan dengan pengurus/anggota FKUB triwulanan (3 bulan) sekali;

2) FKUB Provinsi mempunyai tugas:

a.    Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b.    Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c.    Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;

d.    Menginventarisasi permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota;

e.    Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

3) FKUB Kabupaten/Kota;

a.    Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b.    Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c.    Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

d.    Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah yang diberikan oleh bupati/walikota;

e.    Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota;

f.     Menginventarisasi permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan, dan/atau kelurahan/desa yang tidak memiliki FKUB Kecamatan;

g.    Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

 

4) FKUB Kecamatan;

a.    Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b.    Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c.    Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk informasi sebagai bahan masukan FKUB kab/kota;

d.    Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada FKUB kab/kota;

e.    Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kelurahan dan desa kepada FKUB Kabupaten/kota;

f.     Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

DEWAN PENASEHAT DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 4

Dewan Penasehat

1)   Yang dimaksud dengan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur, Bupati/Walikota;

2)   Fungsi Dewan Penasehat FKUB Provinsi Kab/Kota adalah memberdayakan FKUB;

3)   Dewan Penasehat FKUB Provinsi, Kab/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

a.    Ketua adalah Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

b.    Wakil Ketua adalah Kanwil Departemen Agama, Kepala Kantor Agama Kab/Kota

c.    Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau dengan sebutan lainnya Provinsi, Kab/Kota.

d.    Anggota adalah Pimpinan Instansi terkait.

 Pasal 5

Kesekretariatan

1) Dewan Penasehat FKUB dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan kegiatannya, menetapkan kesekretariatan FKUB;

2)  Kesekretariatan berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan administrasi dan keuangan FKUB Provinsi, Kab/Kota;

3)  Kesekretariatan FKUB bisa terdiri dari kepala kesekretariatan, staf keuangan dan administrasi, yang ditetapkan Dewan Penasehat FKUB;

4)  Ketentuan dan mekanisme kesekretariatan diatur berdasarkan keputusan Dewan Penasehat FKUB.

BAB  V

STRUKTUR ORGANISASI,  KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Struktur Organisasi

1)   FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama;

2)   FKUB Dalam menjalankan tugasnya difasilitasi sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan (4).

Pasal 7

Kepengurusan

1).   Dalam menetapkan kepengurusan FKUB Provinsi, Kab/Kota dibentuk formatur berdasarkan keputusan musyawarah anggota;   

2)    Pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota dipilih berdasarkan rapat pengurus/anggota;

3)    Pengurus FKUB sebagaimana disebutkan pada pasal 18 Anggaran Dasar terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

Keanggotaan

1)   Anggota FKUB berasal dari pemuka-pemuka agama setempat;

2)   Anggota FKUB Provinsi, berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka agama setempat;

3)   Anggota FKUB Kabupaten/Kota, berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka agama setempat;

4)   Anggota FKUB Provinsi, Kab/Kota mempunyai hak dipilih dan memilih, sebagai pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota;

5)   Untuk menentukan jumlah anggota FKUB Provinsi, Kab/Kota maka masing-masing agama diwakili oleh 1 (satu) orang terlebih dahulu sehingga terdapat 6 (enam) orang mewakili 6 (enam) agama;

6)   Untuk menentukan kekurangan sehingga berjumlah 21 (dua puluh satu) untuk provinsi dan 17 (tujuh belas) untuk kab/kota ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

BAB VI

TATA ADMINISTRASI  DAN ATRIBUT

Pasal 9

Tata Administrasi

Tata administrasi umum dan keuangan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB diatur oleh peraturan gubernur.

Pasal 10

Atribut

1)    Desain Logo, lambang dan bendera FKUB dapat dikonsultasikan kepada Dewan Penasehat FKUB;

2)    Logo atau lambang organisasi FKUB dibuat seragam secara nasional;

 BAB VII

Pasal 11

PELAKSANA HARIAN

1) Pelaksana Harian terdiri dari:

a.        Ketua dan wakil ketua;

b.        Sekretaris dan wakil sekretaris.

2) Tugas Pelaksana Harian adalah:

a.        Memimpin dan melaksanakan tugas sehari-hari;

b.        Menyiapkan bahan-bahan musyawarah dan rapat-rapat;

c.        Menyampaikan informasi kepada pemerintah dan umat secara timbal balik serta mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah dan umat;

d.        Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan  anggota FKUB yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana ditentukan pada pasal 13 ayat 2 (dua).

3) Tugas Unsur Pelaksana Harian adalah:

a.        Ketua dan Wakil ketua memimpin kelancaran kegiatan sehari-hari, serta bertanggung jawab terhadap kinerja FKUB;

b.        Sekretaris bertanggung jawab dalam bidang administrasi, dan mengkordinir serta mengarahkan keskretariatan, dan urusan operasional FKUB;

c.        Sekretaris membantu  tugas-tugas ketua dan wakil ketua FKUB.

 BAB VIII

Pasal 12

MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1)      Rapat Kerja bertujuan antara lain:

·         Menyusun program kerja tahunan;

·         Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya.

2)      Keputusan yang diambil FKUB melalui  musyawarah dan mufakat, serta tidak melalui voting.

BAB IX

PENGELOLAAN PENDANAAN

Pasal 13

Pengelolaan dana Sumber lain yang sah, dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

a.    Pemberdayaan Umat Beragama;

b.    Bantuan Sosial/Bencana Alam;

c.    Pendidikan;

d.    Kesehatan;

e.    Pembangunan Sektor Riil (Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Perikanan, dll);

f.     Pengembangan Bantuan Nonformal/Usaha Kecil/Modal Kerja;

g.    Dan Lain-Lain Dalam Rangka Ketahanan: Pangan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Bangsa Untuk Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

  BAB IX

Pasal 14

ASET

1)      Aset Forum Kerukunan Umat Beragama yang diperoleh dari Pemerintah maupun pihak lain yang sah wajib dipelihara;

2)      Pemeliharaan kantor beserta inventaris kantor dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

1)      Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditentukan oleh rapat pengurus/keanggotaan FKUB dan disahkan dalam rapat pleno;

2)      Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh rapat Pleno Rakornas FKUB Provinsi, Kab/Kota pada tanggal …….. 2008, di……….

  *****

AD/ART bagi FKUB

Ada perdebatan yang cukup alot di sidang komisi pada Rakornas FKUB di Bandung, Agustus 2008 lalu. Perdebatan serupa mengemuka kembali di sidang pleno Lokakarya Nasional dalam rangka peringatan 3 tahun PBM di Hotel Mirah, Bogor, 22 Maret 2009 silam. Perdebatan itu adalah apakah FKUB harus atau tidak harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bentuk keorganisasian FKUB pun diperta­nya­kan.

Sebagian peserta, terutama yang sebelumnya pernah ikut Rakornas FKUB di Bandung, merasa memerlukan AD/ART tersebut, meski seba­gian lainnya juga menolak. Para pendukung mendapat dukungan dari beberapa kabankesbangpol linmas yang menyatakan bahwa badan kesbangpol linmas, yang notabene adalah satker (satuan kerja) yang memegang (menjadi cantolan) anggaran untuk FKUB, menyatakan bahwa bagi kesbangpol linmas keberadaan AD/ART adalah salahsatu prasyarat pencairan anggaran, karena tanpanya maka status organisasi FKUB menjadi tidak jelas. Sulit mengeluarkan dana untuk organisasi tanpa aturan seperti itu. Namun mereka yang menolak memberikan argumentasi yang tak kalah kuat, bahwa FKUB bukanlah organisasi massa yang membutuhkan aturan yang ketat, selain hal itu hanya akan membuat FKUB serba kaku dan terikat aturan yang rigid. Sementara indepen­densi dan kebebasan adalah hal yang semestinya ada dan mereka harapkan.

Rakornas Bandung, yang dihadiri semua perwakilan FKUB provinsi dan kab/kota se-Indonesia, memang akhirnya telah menuntaskan draf AD/ART bagi FKUB, namun sifatnya hanyalah semacam tawaran-format bagi setiap FKUB dalam menyusun AD/ART…selain agar bisa di’pribumi’kan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Berikut selengkapnya hasil sidang Komisi A, B, dan C pada Rakornas yang diselenggarakan di Hotel Panghegar, Bandung, 6-8 Agustus 2008 tersebut, yang masing-masing membahas tentang AD/ART, Hubungan Kerja FKUB, dan Program Kerja.

Semoga bermanfaat.

(asr)

BERAPA JUMLAH FKUB SAAT INI?

Belum ada data pasti mengenai hal ini. Beberapa kesulitan dalam pendataannya, antara lain: mereka yang sudah membentuk FKUB dan mendapatkan SK, belum menyampaikan hasilnya ke Ditjen Kesbang­pol Depdagri untuk di-entry-kan ke database FKUB. Padahal untuk ini Ditjen telah mengirimkan surat kawat ke semua provinsi agar turut mendorong pembentukan FKUB dan segera mengirimkan SK-nya.  Kesulitan lain, di beberapa daerah yang ‘agak sulit’ dalam memben­tuk FKUB, pengurus terpilih belum bisa bergerak karena belum keluarnya SK pengangkatannya dari gubernur atau bupati/ walikota. Transisi pasca pilkada dan kendala teknis (atau politis) lainnya kerap mengendala. Kesulitan lain, belum ada pihak yang secara serius melakukan pendataan faktual. Untuk yang terakhir inilah, salah­satunya, blog ini ingin mengambil peranan … dengan cara mengun­dang partisipasi pembaca menyempurnakan data yang ada.

Meski belum ada angka pasti, Ditjen Kesbangpol Depdagri (tepatnya Direktorat Fasilitasi Ormas dan Orpol) memiliki data jumlah FKUB yang didasarkan pada (rekapitulasi) surat laporan yang masuk dari FKUB-FKUB provinsi dan kabupaten/kota yang telah terbentuk. Artinya, kenya­taannya mungkin lebih banyak dari angka ini karena permasalahan-permasalahan pendataan di atas.

Bahwa hingga akhir tahun 2008, FKUB provinsi telah ada di 29 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang belum memiliki FKUB adalah Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Sedangkan FKUB kabupaten/kota telah ada di 274 kabupaten/kota (yakni di 217 kabupaten dan 57 kota) dari 440 kabupa­ten/kota yang ada di Indonesia (62%). Angka ini, sekali lagi, boleh jadi tidak akurat lagi saat ini, karena beberapa provinsi dan kabupa­ten/kota yang belum membentuk FKUB kabarnya sudah mulai membentuk dan memberikan tembusan laporan ke Kesbangpol. Benar saja, dalam surat Mendagri kepada Presiden (akhir tahun 2008) tentang laporan hasil Rakornas FKUB se-Indonesia di Bandung, yang diselenggarakan oleh Ditjen Kesbangpol Depdagri, dilaporkan angka yang lebih ‘optimis’ lagi dari angka rekapitulasi laporan di atas.

Sesungguhnya, melihat kurun waktu 3 tahun, angka jumlah FKUB ini sudah cukup baik. Dapat dikatakan, perkembangan keberadaan FKUB sudah cukup pesat. Mudah-mudahan keberadaannya ini mengindika­si­kan bahwa masyarakat kita semakin membutuhkannya karena kedewasaan berkerukunan-antarumat-beragama, dan semangat peme­­­­liharaan kerukunan nasional.

By the way, untuk apa pendataan jumlah FKUB? Substansi kedua PBM adalah pemberdayaan FKUB. Lantas bagaimana pemberdayaan itu akan dilakukan secara merata jika gambaran nasional FKUB saja belum dimiliki. Ketika akan mengundang FKUB seluruh Indonesia untuk mengikuti Rakornas (baca: pembinaan dan pemberdayaan), misalnya, maka perlu data yang lengkap menyeluruh, bukan data parsial atau yang berdasar ‘katanya’. Atau, ketika upaya sosialisasi PBM secara nasional akan terus digalakkan agar dapat menjangkau yang belum terjangkau, maka diperlukan peta FKUB secara nasional, sehingga sosialisasi PBM dan pembentukan “agen-agen pemelihara kerukunan” itu merata dan menyeluruh hingga ke seluruh pelosok negeri. ***

[Akmal Salim]

FKUB dalam PBM

Seutuhnya PBM dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah          Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Mencermati judul peraturan ini jelaslah bahwa pemberdayaan FKUB menjadi salahsatu dari tiga substansi PBM. Tepatnya, perihal FKUB diulas dalam PBM pada Bab III Pasal 8 – 12. Berikut penjelasannya.

Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa FKUB dibentuk di  provinsi dan kabupaten/kota. Ini tidak berarti bahwa untuk tingkat kecamatan dan desa FKUB tidak boleh ada atau tidak diperlukan,  melainkan PBM ini hanya mengatur FKUB hingga tingkat kabupaten/kota. ‘Mengatur’ berarti menyangkut kewajiban, hak, dan wewenang tertentu.  FKUB tentu saja baik jika ada di tingkat kecamatan dan desa. Demikian juga forum-forum kerukunan sejenisnya. Hal ini akan sangat membantu upaya pemeliharaan kerukunan di tingkat terrendah. Namun keberadaan dan perannya tidak termasuk yang diatur dalam PBM, sehingga tidak terikat dengan berbagai ketentuannya, termasuk dalam hal hak dan wewenang, seperti anggaran dan pemberian rekomendasi.

Pembentukan FKUB provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diminta oleh PBM, dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Peran aktif dan inisiasi dalam hal ini diserahkan seutuhnya kepada masyarakat (baca: umat beragama). Peran Pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator saja. Fasilitasi dapat berarti penyediaan tempat rapat,  akomodasi, atau juga pembiayaan.

Hubungan FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota tidaklah bersifat struktural yang memiliki garis instruktif, melainkan hubungan yang bersifat konsultatif. Seperti diketahui, FKUB bukanlah organisasi massa yang memiliki jenjang kepengurusan terstruktur dari pusat hingga daerah. FKUB dibentuk dengan semangat kebersamaan antar­umat beragama untuk menyelesaikan masalah-masalah keaga­maan di wilayahnya. Maka, hubungan dengan FKUB di level lainnya hanyalah bersifat konsultatif, atau, jika boleh ditambahkan, juga koordinatif.

Lalu, apa saja peran atau tugas FKUB? Pasal 9 memerincinya. Pertama, tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dialog dilakukan dalam berbagai bentuk, baik berupa pertemuan formal seperti workshop, seminar; ataupun berupa dialog informal seperti saat para anggota FKUB berbaur berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan dialog ini sejalan dengan tugas yang kedua, yakni menam­pung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat dari hasil dialog itu kemudian didiskusikan bersama anggota pengurus FKUB. Jika aspirasi tersebut terkait dengan penyelesaian kasus tertentu, maka FKUB dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jika aspirasi itu terkait dengan kebijakan pemerintah, maka hal ini searah dengan tugas ketiga FKUB, yakni menyalurkan aspirasi ormas keaga­maan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur atau bupati/walikota. Sampai di sini, meski rangkaian tugas FKUB satu hingga tiga ini sepertinya sekuensial (berurut-menyambung), namun sesungguhnya tidaklah demikian. Bisa saja tugas-tugas tersebut berjalan masing-masing.

Tugas keempat adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja, yang pertama sekali adalah sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 itu sendiri. Selain itu, kebijakan terkait kerukunan umat beragama lainnya, seperti: program kewaspadaan dini. Bentuk kemitraan masyarakat-pemerintah dalam sosialisasi kebijakan pemeliharaan kerukunan ini telah dimulai oleh para pemuka agama tingkat pusat, yang senatiasa menyertai dan menjadi narasumber dalam berbagai kesempatan sosialisasi PBM, baik yang dilakukan oleh Departemen Agama maupun Departemen Dalam Negeri yang telah dilaksanakan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Satu lagi, khusus untuk FKUB kabupaten/kota, tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.  

Adapun Pasal 10 PBM menjelaskan mengenai keanggotaan FKUB. Bahwa FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. Pemuka agama sendiri adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas  keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setem­pat sebagai panutan.

Untuk tingkat provinsi, jumlah anggota FKUB paling banyak 21 orang, sedangkan untuk FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. Salahseorang dari mereka berperan sebagai ketua, dua orang sebagai wakil ketua 1 dan 2, satu orang sebagai sekretaris, satu orang sebagai wakil sekretaris, dan sisanya anggota. Penentuan kepengurusan ini dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggota.

Adapun komposisi keanggotaan FKUB, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, sedikitnya harus ada satu orang wakil dari setiap agama yang ada di provinsi atau kabupaten/kota tersebut, yang menjadi anggota FKUB.  

Cara penentuan pengurus FKUB dengan proporsi sebagaimana di atas dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, tentukan berapa jumlah agama yang ada di provinsi atau kabupaten/kota tersebut, serta berapa persentase komposisi pemeluk agama di sana. Kedua, bagikan masing-masing satu jatah pengurus FKUB, sehingga semua agama yang ada di sana mendapat wakil di FKUB minimal 1 orang– sesuai tuntutan PBM. Lalu, ketiga, bagilah sisa kursi dengan cara mengalikannya dengan prosentase jumlah pemeluk agama di sana. Boleh jadi ada angka desimal, hal ini sebaiknya diselesaikan dengan cara kompromi.

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11. Dewan ini bertugas: (a) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan memfasili­tasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Meski namanya “Dewan Penasihat”, namun sejatinya mereka bukanlah menasihati para pemuka agama di FKUB, melainkan menjadi jembatan antara FKUB (baca: masyarakat) dengan kepala daerah (baca: pemerintah). Hal ini mendapat konfir­masi ketika diketahui bahwa anggota Dewan Penasihat adalah bebe­rapa pejabat pemerintah. Maksudnya, agar apa yang dihasilkan oleh rapat FKUB dapat lebih mudah masuk ke meja pengambil kebijakan.

Dewan Penasehat FKUB di tingkat provinsi diketuai oleh wakil guber­nur, dengan wakil ketua adalah kepala kantor wilayah departe­men agama provinsi. Kepala badan kesatuan bangsa dan politik  provinsi bertindak sebagai sekretaris. Sedangkan anggota terdiri atas pimpinan instansi terkait, seperti jajaran muspida, kepolisian, dan sebagainya.  Dewan ini ditetapkan oleh gubernur dengan sebuah SK Gubernur.

Sedangkan Dewan Penasehat FKUB  kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan SK, diketuai wakil bupati/wakil walikota, dengan sekretaris adalah kepala kantor departemen agama kabupa­ten/kota. Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, sedangkan anggota adalah para pimpinan instansi terkait, seperti jajaran muspida dan kepolisian.

Demikianlah hal-hal tentang FKUB yang diatur di dalam PBM. Adapun hal-hal detail lainnya yang belum tercakup di dalam PBM, dapat ditindaklanjuti dengan suatu peraturan gubernur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12, yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.  ***

[Akmal Salim]


Archives

Recent Comments

klikfkub on Blog untuk FKUB

Blog Stats

  • 14,612 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.